February 26, 2024
Mengulang Satgas Nusantara: Perbedaan, Berlebihan, Apa yang Baru?

Mengulang Satgas Nusantara: Perbedaan, Berlebihan, Apa yang Baru?

Jika tujuan pembentukan Satgas Nusantara sebatas mencegah informasi palsu alias hoaks. Ada banyak hal yang perlu dijelaskan sebelum polisi menempatkan isu politik identitas seolah-olah menjadi sebuah kejahatan atau tindakan melawan hukum. Sejak kapan politik identitas menjadi kejahatan di mata hukum, atau dianggap sebagai kejahatan Pemilu?

 

Oleh: Tiara
Team Investigasi Reportase Indonesia Raya

Sukses Polri siap mengamankan Pemilihan Presiden (Pilpres)  tahun silam membuatnya ingin mengulang kesuksesan tersebut yaitu de upayanya alih-alih menguatkan dengan membangkitkan peran dan fungsi Satgas Nusantara.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Mohammad Iqbal, S.IK., M.H.

“Kita lakukan penguatan, Satgas Nusantara tetap diberlakukan, bahwa dikuatkan. Sehingga apa yang dikhawatirkan di pemilihan presiden, wakil presiden dan pemilihan legislatif itu bisa kita atasi”, ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal di Hotel Cosmo Amarossa Jalan Pangeran Antasari Cilandak Jakarta Selatan tahun silam (Selasa, 31/7/2018).

Subsatgas kemitraan, contohnya merekatkan silaturahmi dengan para ulama, tokoh agama. Para tokoh dirangkul untuk menyampaikan pesan-pesan positif, toleransi. Ini yang diberdayakan Binmas

 

Review Satgas Silam

Penguatan itu dengan membentuk 4 subsatgas di bawah Satgas Nusantara yang membidangi:

  1. Kemitraan,
  2. Manajemen media,
  3. Manajemen sosial dan
  4. Penegakan hukum (gakkum).

“Subsatgas kemitraan, contohnya merekatkan silaturahmi dengan para ulama, tokoh agama. Para tokoh dirangkul untuk menyampaikan pesan-pesan positif, toleransi. Ini yang diberdayakan Binmas”,  kata Iqbal.

Sementara itu, subsatgas Manajemen Sosial di bawah polisi intel dan Subsatgas Penegakan Hukum di bawah Bareskrim. “(Contoh kerja Subsatgas Gakkum) Itu kalau ada misalnya hoax, ditangkap pelakunya. Itu hanya lima persen dari upaya pengamanan,” ucap Iqbal.

 

kita sudah lakukan mekanisme strategi pengamanan di berbagai lokasi. Pemilihan presiden, pemilihan legislatif, kita jamin aman, kondusif bersama masyarakat

 

Peran satgas hingga pengembangan operasi lainnya

Selain memaksimalkan peran satgas, Polri juga mempersiapkan Operasi Mantap Praja yaitu untuk memastikan kesiapan pengamanan di seluruh wilayah.

“Operasi Mantap Praja kita sudah siap, apalagi menghadapi pendaftaran capres, cawapres tanggal 4 sampai 10, kita sudah lakukan mekanisme strategi pengamanan di berbagai lokasi. Pemilihan presiden, pemilihan legislatif, kita jamin aman, kondusif bersama masyarakat”,  tutur Iqbal.

Kalau kita menunjukkan perbedaan yang ada, perbedaan kita banyak sekali, nah ini akan menjadi cikal bakal hingga terjadinya perpecahan. Seharusnya, dari perbedaan yang ada, kita angkat menjadi kebersamaan

 

Angkat Perbedaan Jadi Kebersamaan

Polri menilai, menjelang Pemilu serentak, perpecahan merupakan ancaman yang mudah muncul. Untuk itu, Polri mengajak setiap masyarakat menjaga stabilitas keamanan. Caranya dengan menjadikan perbedaan menjadi kebersamaan.

“Kalau kita menunjukkan perbedaan yang ada, perbedaan kita banyak sekali, nah ini akan menjadi cikal bakal hingga terjadinya perpecahan. Seharusnya, dari perbedaan yang ada, kita angkat menjadi kebersamaan. Nah inilah yang akan mempersatukan kita ke depan untuk menjadi negara yang besar dan maju”, ujar Kepala Satgas Nusantara Polri Irjen Gatot Edi dalam diskusi publik bertajuk Memperteguh Komitmen Kebangsaan di Tahun Politik di Restoran Pulau Dua Senayan Jakarta Pusat Tahun silam. (Minggu, 30/12/2018).

ada tiga syarat yang sudah dimiliki Indonesia, yaitu jumlah populasi kita yang besar. Ini merupakan mesin produksi yang bisa menggarap sumber daya yang kita miliki

 

Identitas Indonesia sebagai negara besar dan maju 

Edi mengatakan Indonesia sebenarnya sudah mampu menjadi negara yang besar dan maju. Sebab, menurutnya, beberapa hal yang menjadi identitas negara maju sudah dimiliki Indonesia.

“Bangsa dan negara ini diberi kesempatan untuk menjadi negara maju seperti negara lainnya, ada tiga syarat yang sudah dimiliki Indonesia, yaitu jumlah populasi kita yang besar. Ini merupakan mesin produksi yang bisa menggarap sumber daya yang kita miliki. Dan kita memiliki sumber daya yang sangat banyak di mana mesin produksi ini bisa mengelola sumber daya dan membuka lapangan kerja buat semua anak bangsa ini”,  ucapnya.

“Dan terakhir, bagaimana kita melihat luasnya wilayah kita, ini merupakan gagasan bangsa ini untuk menjadi bangsa yang besar. Kita sudah punya syaratnya, tiga syarat kita punya”, lanjut Edi.

Berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 lalu, ia menilai politik identitas, hoaks, hingga ujaran kebencian menjadi penyebab utama perpecahan di masyarakat. Sehingga Polri sudah menyiapkan Satgas Nusantara sebagai bentuk cooling system

 

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo

Cegah Polarisasi-Hoaks Pemilu 2024

Mabes Polri bakal membentuk ulang Satuan Tugas (Satgas) khusus bernama Satgas Nusantara untuk pengamanan Pemilu dan Pilkada 2024.
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan Satgas tersebut dibentuk untuk mencegah polarisasi dan memberantas hoaks terkait Pemilu 2024.

Berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 lalu, ia menilai politik identitas, hoaks, hingga ujaran kebencian menjadi penyebab utama perpecahan di masyarakat.

“Sehingga Polri sudah menyiapkan Satgas Nusantara sebagai bentuk cooling system”, ujarnya kepada awak media. (Minggu,19/6/2022).

Satgas Nusantara juga akan melakukan sosialisasi serta peningkatan literasi terkait Pemilu di masyarakat. Selain itu, mereka akan menegur pihak-pihak yang menyebarkan konten-konten bermasalah atau memecah belah masyarakat.

 

Ini masih kita godok terus, berapa kekuatan, kemudian ancaman apa saja yang dimungkinkan akan terjadi, berapa sarana prasarana yang digunakan

 

Penegakan hukum jika tidak mau berhenti 

Satgas Nusantara juga akan melakukan penegakan hukum apabila pihak yang memicu polarisasi tak mau berhenti meski diberi peringatan. Meskipun, kata dia, upaya preventif dan humanis tetap lebih diutamakan.

“Diingatkan, sekali dua kali masih melakukan tindakan yang sama, maka upaya penegakan hukum harus dilakukan agar tidak terjadi lagi kegiatan seperti itu”, jelasnya.

Dedi menjelaskan Satgas Nusantara tersebut akan diluncurkan bersamaan dengan Operasi Mantap Brata dalam rangka pengamanan Pemilu 2024. Targetnya, Operasi Mantap Brata akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Ini masih kita godok terus, berapa kekuatan, kemudian ancaman apa saja yang dimungkinkan akan terjadi, berapa sarana prasarana yang digunakan”, jelasnya.

“Insyaallah dalam waktu dekat akan disampaikan bahwa operasi Mantap Brata di seluruh Indonesia”, sambungnya.

Sebelumnya, Polri bakal menggelar operasi khusus yang diberi sandi Operasi Mantap Brata untuk pengamanan pemilu dan pilkada 2024 mendatang.

Dedi mengatakan operasi diawali dengan merumuskan pengamanan untuk setiap tahapan pemilu. Ia menyinggung bahwa setiap tahapan akan memiliki potensi gangguan keamanan ketertiban masyarakat yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, kata dia, Korps Bhayangkara akan menyiapkan skema pengamanan yang tepat agar proses pemilu serentak dapat berlangsung aman dan demokratis.

 

Karena tujuan kita berpolitik adalah untuk mencari pemimpin nasional tentunya harus dilakukan dengan cara-cara baik-baik, ada program positif hal-hal seperti itu
Kapolri Jenderal Listyo Sigit

Gandeng KPU dan Bawaslu

Mabes Polri juga akan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengamankan Pemilu dan Pilkada serentak di 2024.

“Kita selalu pesankan, kita selalu sosialisasikan yang harus kita jaga adalah persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, hilangkan hal-hal yang sifatnya berdampak pada polarisasi”, kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

Listyo mengingatkan agar masyarakat tetap fokus dalam tujuan utama Pemilu 2024 mendatang, yakni mencari pemimpin negara dengan cara yang baik.

“Karena tujuan kita berpolitik adalah untuk mencari pemimpin nasional tentunya harus dilakukan dengan cara-cara baik-baik, ada program positif hal-hal seperti itu”, jelasnya.

Lebih lanjut, Listyo mengatakan sampai saat ini pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait pengamanan penyelenggara pemilu. Mengingat tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai sejak Selasa (14/6) lalu.

 

Anggota DPR RI Fadli Zon menilai rencana Polri membentuk satuan tugas politik identitas yang disebut Satgas Nusantara merupakan langkah yang berlebihan

Berlebihan

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Anggota DPR RI Fadli Zon menilai rencana Polri membentuk satuan tugas politik identitas yang disebut Satgas Nusantara merupakan langkah yang berlebihan.

Adapun, Satgas Nusantara bertugas untuk mengawal seluruh proses Pemilu 2024 agar terhindar dari politik identitas.

Fadli mengaku setuju jika tujuan pembentukan Satgas Nusantara sebatas mencegah informasi palsu alias hoaks. Namun, ada banyak hal yang perlu dijelaskan sebelum polisi menempatkan isu politik identitas seolah-olah menjadi sebuah kejahatan atau tindakan melawan hukum.

“Sejak kapan politik identitas menjadi kejahatan di mata hukum, atau dianggap sebagai kejahatan Pemilu?”, ujarnya. (Rabu,29/6/2022).

 

Bahaya sekali jika aparat penegak hukum atau institusi negala secara insinuatif tiba-tiba menempatkan politik-identitas sebagai wacana kotor, atau jahat, yang harus diperangi. Dasar hukum dan dasar akademisnya apa?

 

Dasar hukum dan dasar akademik politik identitas=kejahatan 

Fadli menambahkan bahwa diperlukan dasar-dasar hukum dan dasar akademik yang menempatkan politik identitas sebagai sebuah kejahatan.

“Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab karena sebagai orang yang belajar ilmu politik dan teori pembangunan, saya diajari bahwa wacana ethno politics, misalnya, justru bagian dari teori kritis,” imbuhnya.

Fadli memjelaskan bahwa dahulu dengan alasan pembangunan Pemerintah seolah boleh melakukan apa saja terhadap masyarakat lokal, termasuk menggusur mereka dari teritori yang merupakan lingkungan hidup, sosial, kultural dan ekonominya. Tapi praktik itu kemudian dikritik oleh wacana ethno politics.

Menurutnya, secara akademis konsep politik identitas bersifat netral. Dalam banyak kasus, sambung Fadli, politik identitas justru digunakan sebagai wacana inklusif untuk membela kelompok termarjinalkan.

“Menurut saya bahaya sekali jika aparat penegak hukum atau institusi negala secara insinuatif tiba-tiba menempatkan politik-identitas sebagai wacana kotor, atau jahat, yang harus diperangi. Dasar hukum dan dasar akademisnya apa?”, ujarnya.

Silahkan klik https://bit.ly/3nNbDwZ untuk aplikasi android kontrolsosial.com

 

Konten ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

 

Jika berhasil tidak dipuji,
Jika gagal dicaci maki.
Jika hilang tak akan dicari,
Jika mati tak ada yang mengakui

 

Silahkan klik https://bit.ly/3nNbDwZ untuk Download aplikasi Kontrol-sosial

Mengulang Satgas Nusantara: Perbedaan, Berlebihan, Apa yang Baru?

Baca juga:

Link aplikasi android kontroversi bisa didownload https://bit.ly/3nNbDwZ

 

Ingin Berkontribusi?

Masuk menggunakan akun microsite anda, apabila belum terdaftar silakan klik tombol di bawah.

Independensi adalah Ruh Kontrol Sosial. Sejak berdiri pada 4 November 2002, kami menjunjung tinggi jurnalisme yang tidak berpihak pada kepentingan politik mana pun. Dalam setiap pemberitaan, Redaksi Kontrol Sosial selalu berikhtiar mencari kebenaran meski di tempat-tempat yang tak disukai.

Karena itu, kami konsisten memilih pendekatan jurnalisme investigasi. Hanya dengan metode penyelidikan yang gigih dan sistematis, kami berharap bisa melayani publik dengan informasi yang benar mengenai skandal maupun pelanggaran terstruktur yang merugikan khalayak ramai.

Tentu kami tak akan bisa menjalani misi ini tanpa Anda. Dukungan Anda sebagai pelanggan Kontrol Sosial akan membuat kami lebih independen dan lebih mampu membiayai berbagai liputan investigasi mengenai berbagai topik yang relevan untuk Anda.

Kami yakin, dengan bekal informasi yang berkualitas mengenai isu-isu penting di sekitar kita, Anda bisa mengambil keputusan dengan lebih baik, untuk pribadi, lingkungan maupun bisnis Anda.



Boleh share dan copy paste

Jika kau sudah membaca tulisan ini kau sudah mendapatkan pahalanya,
namun bila kau menyebarkannya dan orang lain mendapatkan manfaat juga maka akan dilipat gandakan pahalamu Insya Allah

Redaksi Kontrol Sosial mengundang dalam program jurnalime warga dengan daftar login menulis sendiri kontrolsosial.com pojok kanan atas untuk mendapatkan akses tayang sendiri peristiwa dan kejadian sebagai kontrol sosial di lingkungan sekitar anda masing-masing

Silahkan klik https://bit.ly/3nNbDwZ untuk Download aplikasi kontrolsosial.com

 

 

Produk  Hukum NU

 

AMALIYAH NU

BUKU DAN KITAB

SEJARAH

  1. Ilmu Sejarah
  2. Pengantar Ilmu Sejarah
  3. Liputan Khusus Majalah Tempo : Republik  Di Mata Indonesianis
  4. Mansia dan Sejarah
  5. Tatanan orde baru
    1.  

    Isu-isu Masyarakat Digital Kontemporer

    Strategi Kewirausahaan Digital

 

Wawasan Islam

  1. Proses Revolusi Islam ; Sayyid Abul A’la Al-Maududi
  2. Agama Islam dan Politik
  3. Gerakan Sempalan di Indonesia
  4. Orang Nusantara Naik Haji
  5. Komunisme Musuh Islam Sepanjang Sejarah
  6. Asas-asas Islam
  7. Beberapa Studi Tentang Islam
  8. Cara Hidup Islam
  9. Dasar-dasar Islam
  10. Beberapa Pelajaran Dalam Amal Islami
  11. Empat Istilah Dalam Al-Qur’an
  12. Menuju Madinatul Munawwarah
  13. Hand Book Imarah Islam Indonesia
  14. Perang Salib Vs Perang Sabil : Abdul Qadir Djaelani
  15. Intelijen Nabi
  16. Sirah Nabawiyah – Said Ramadhan Al-Buti
  17. Karen Amstrong – Sejarah Tuhan
  18. Ibn Katsir – Tafsir Ibn Katsir juz 1 [35.4 MB |download], juz 2 [19.6 MB |download], juz 3 [13.4 MB |download], juz 4 [15.6 MB |download], juz 5 [16.7 MB |download], juz 6 [23.3 MB |download], juz 7 [18.5 MB |download], juz 8 [15.7 MB |download], juz 9 [17.9 MB |download]
  19. Halumma Ila Mardhatillah, Ibnu Bahasan, Maramedia Publishing, 2010
  20. Terjemah Ta’alim Muta’allim Karya Syaikh Az-Zarnuji