Sudah diadakan mediasi di BPN yang menghadirkan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Undang-undang nomer 2 tahun 2012 terkait pengadaan tanah yang obyeknya masih disengketakan kepemilikannya, bisa dititipkan ke pengadilan terkait uang ganti ruginya
Link aplikasi android kontrol-sosial bisa didownload https://bit.ly/3nNbDwZ
Terkait pemberitaan salah satu media online lokal tentang warga Kembangan Kebomas Gresik yang tanahnya yang masuk wilayah Desa Dahanrejo sudah dibangun untuk pelebaran akses jalan Tol Kebomas beberapa tahun lalu dan saat ini belum juga mendapatkan ganti rugi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gresik memberikan klarifikasinya.
Upaya mediasi kekeluargaan
BPN Kabupaten Gresik melalui Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Dading Wiryakusuma, SST menyampaikan klarifikasinya. Dading menjelaskan bahwa proyek Kementrian PUPR tol Krian Legundi Bunder Manyar yang menunjuk BPN untuk pelaksana pengadaan tanah.
Tol Krian–Legundi–Bunder–Manyar (disingkat Jalan Tol KLBM) adalah jalan tol yang membentang sepanjang 38,39 kilometer yang menghubungkan daerah Krian, Kabupaten Sidoarjo dengan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Desa Dahanrejo yang merupakan interchange dari tol Bunder – Manyar saat ini masih belum dibangun.
Terkait tanah yang masih bersengketa antara David Septian dan salah satu ahli waris yang bernama Wiryo Suradi, BPN masih terus mengupayakan jalan mediasi kekeluargaan.
Sesuai UU No. 2 Tahun 2012
Dading mengungkapkan pembebasan tanah harus melalui beberapa tahapan yang sesuai undang-undang Nomer 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah.
“pembebasan lahan ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Tahap awal inventarisasi dan identifikasi sudah dilakukan terhadap tanah tersebut yang merujuk pada tanah atas nama David Setiawan, kami telah melakukan musyawarah penyampaian nilai ganti rugi, ternyata ada surat keberatan yang di layangkan oleh ahli waris atas nama Wiryo Suradi. Terbitnya surat keberatan ini membuat uang ganti rugi tidak dicairkan sehingga melalui mediasi oleh kedua belah pihak”, ujar Dading.
Dititipkan pengadilan
Menindak lanjuti surat keberatan tersebut, Dading menjelaskan bahwa sudah diadakan mediasi di BPN yang menghadirkan kedua belah pihak. Sesuai ketentuan Undang-undang nomer 2 tahun 2012 terkait pengadaan tanah yang obyeknya masih disengketakan kepemilikannya, bisa dititipkan ke pengadilan terkait uang ganti ruginya.
“Saat ini kami sudah membuat surat permintaan penitipan kepada PPK yang alurnya sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomer 2 tahun 2021 atau nomer 3 tahun 2016.” jelas Dading.
Menghormati hak-hak masyarakat
Dading juga memastikan kepemilikan tanah tersebut masih aman.
“Sepanjang uang ganti ruginya belum dititipkan ke pengadilan maka hak atas tanah masih milik para pihak. Maka pemerintah belum bisa membangun obyek tersebut untuk menghormati hak-hak masyarakat.” ungkap Dading.
Harga diatas pasar
Mediasi tetap diutamakan dalam proses penyelesaian masalah kepemilikan tanah ini antara ahli waris wiryo suradi dan David Septian. Selama ini proses hukum masih berjalan dan BPN masih menunggu putusan pengadilan.
Terkait isu yang sempat beredar bahwa harga dibawah pasar Dading membantah bahwa pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh pemerintah selalu diatas harga pasar jadi sangat tidak mendasar kalau isu tersebut sempat dipermasalahkan.
“proyek yang dikerjakan oleh pemerintah terkait pembebasan lahan selalu mengeluarkan nilai diatas harga pasar.” pungkas Dading. (Adi)
Silahkan klik https://bit.ly/3nNbDwZ untuk Download aplikasi Kontrol-sosial
Konten ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Jika berhasil tidak dipuji,
Jika gagal dicaci maki.
Jika hilang tak akan dicari,
Jika mati tak ada yang mengakui
Baca juga:
- Diduga Ditilap: Penyaluran Bantuan PKH di Gresik, Terungkap Ada Duit Bansos
- MIRIS, ANGGOTA DPRD RANGKAP CALO SEKOLAH
- PERUSAKAN ASSET KABUPATEN KECEROBOHAN PEMERINTAH DESA WOTAN
- Si Boros dan Si Pelit
- UU HPP: NIK Pengganti NPWP, Skema Pajak, Pajak UMKM Terbaru
- Keresahan Dibalik Tumbangnya Media Sosial
- Pantura Tenggelam: Diskursus dan Wacana Terbaru
- Perencanaan ekstrim, Kejahatan terstruktur PT. Smart Multi Finance pada Debitor saat jalani perawatan Covid – 19 di Surabaya?
- Terkait D’Lagoon, Anggota Dewan Minta Satpol PP Tegakkan Perda
- Serapan OPD Tak Maksimal, Silpa APBD Gresik Capai Rp 177 Miliar
- Wartawan TV Dan Media Nasional Dikorbankan, Pidana Penyiaran Dan UU Pers Terabaikan
- Data Kekayaan Rahasia Para Elit Dalam PPP Papers
- Modus Penipuan Jual Beli Barang, Pelaku Menyamar sebagai Pembeli Sekaligus Penjual
Link aplikasi android kontrol-sosial bisa didownload https://bit.ly/3nNbDwZ
Ingin Berkontribusi?
Masuk menggunakan akun microsite anda, apabila belum terdaftar silakan klik tombol di bawah.
Independensi adalah Ruh Kontrol Sosial. Sejak berdiri pada 4 November 2002, kami menjunjung tinggi jurnalisme yang tidak berpihak pada kepentingan politik mana pun. Dalam setiap pemberitaan, Redaksi Kontrol Sosial selalu berikhtiar mencari kebenaran meski di tempat-tempat yang tak disukai.
Karena itu, kami konsisten memilih pendekatan jurnalisme investigasi. Hanya dengan metode penyelidikan yang gigih dan sistematis, kami berharap bisa melayani publik dengan informasi yang benar mengenai skandal maupun pelanggaran terstruktur yang merugikan khalayak ramai.
Tentu kami tak akan bisa menjalani misi ini tanpa Anda. Dukungan Anda sebagai pelanggan Kontrol Sosial akan membuat kami lebih independen dan lebih mampu membiayai berbagai liputan investigasi mengenai berbagai topik yang relevan untuk Anda.
Kami yakin, dengan bekal informasi yang berkualitas mengenai isu-isu penting di sekitar kita, Anda bisa mengambil keputusan dengan lebih baik, untuk pribadi, lingkungan maupun bisnis Anda.
