Kontrolsosial.com: Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ) merupakan program yang dicanangkan Presiden Jokowi yang tujuannya memberikan kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat. Selain itu, diharapkan memudahkan masyarakat dalam pengurusan agraria/pertanahan serta mencegah terjadinya konflik pertanahan.
Namun sangat di sayangkan ketika program itu di laksanakan mirisnya mengarah dugaan di jadikan untuk lahan bisnis dadakan oleh kepala desa, karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang aturan biaya program PTSL.
Salah satu Desa yang mendapatkan program PTSL untuk tahun 2020 di Kabupaten Gresik, adalah Desa Sawo, Kecamatan Dukun,
Menurut keterangan salah satu narasumber yang enggan di sebutkan namanya menuturkan bahwa biaya PTSL di Desa Sawo Bervariasi mulai dari 350Ribu hingga 850Ribu, dengan kuota sekitar 2.100 bidang menurutnya biaya yang bervariasi seperti itu di sinyalir akan menjadi lahan bisnis untuk oknum – oknum tertentu”, ungkapnya kepada media. (11/11/2020)
Menurut keterangan warga kalau ada ketetapan biaya pengurusan PTSL oleh panitia PTSL sebesar Rp. 350.000,- namun setelah mengurus malah ada biaya mutasi tambahan yang variatif yang disampaikan ada yang sebesar Rp. 500.000,- ada yang sebesar Rp. 700.000,- yang harus dibayar sendiri oleh pemohon dan tidak melalui panitia PTSL tapi langsung melalui perangkat, total biaya awalnya mulai Rp. 850.000,- sampai dengan Rp. 1.050.000,- , karena banyak keluhan warga akhirnya biaya diturunkan menjadi Rp. 500.000,- (semua biaya) yang total pendapatan kepala desa dari pungutan itu diperkirakan sekitar ratusan juta rupiah.
Apa. Memang dibenarkan si pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dipakai ajang pungutan dengan dalih ini itu?apa dibenarkan, Kok enak ya jadi kepala desa iso mungut dewe tanpa ada rapat?
Warga mau keberatan bagaimana mas, bingung warga ini satu sisi katanya presiden biaya gratis kalau ikut program ptsl, kalau tanpa program ya bayar mahal. Dilema mas warga ini meskipun itu tidak sesuai instruksi presiden lalu mau bagaimana lagi. Dengan terpaksa ikut saja.
Sampai dengan tulisan ini ditayangkan, kepala desa belum berhasil dikonfirmasi via pesan pendek yang dikirimkan (laras)
