Menguak Aliran Dana BPNT Berubah Menjadi BTLD – Portal Berita

Di setiap kecamatan ada pendamping bansos dan sudah diinfokan kepada KPM apabila ada keluhan tentang komoditas agar melaporkan ke pendamping bansos untuk segera ditindaklanjuti

_{Reporter: Udin}
^{Pada program jurnalisme warga tayang sendiri}

Kontrolsosial.com – Lamongan: Mendengar banyaknya keluhan dari warga penerima program keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kemensos yang berubah menjadi BTLD (Bantuan Tidak Layak Dimakan, telah meengetuk Aktivis Antikorupsi Indonesia Bebas Masalah Kabupaten Lamongan untuk langsung turun ke desa yang dimaksud untuk mengkonfirmasi kebenaran dari berita yang beredar di masyarakat.

Dari dua desa yang dimaksud tersebut, Aktivis Antikorupsi Indonesia Bebas Masalah Kabupaten Lamongan menemukan ada bantuan yang tidak layak dikonsumsi. Selain itu, nilai barang juga jauh dari nominal yang wajib diterima warga.

Potongan Rp.62.000

Sena dari Aktivis Antikorupsi Indonesia Bebas Masalah Kabupaten Lamongan mengatakan nilai barang yang diberikan ke warga jika dinominalkan hanya senilai Rp. 131.500 dari seharusnya senilai Rp. 200.000. Itu artinya, warga dirugikan sebesar Rp. 62.000.

“Kerugian material ada sekitar Rp. 62ribu dari yang seharusnya diterima warga”, tutur Sena.

Meniadakan e-warung dengan beberapa supplier

Ironisnya, pembelian barang yang seharusnya lewat e-warung justru tidak dilakukan, tapi melalui beberapa supplier yang ditunjuk dengan alasan penyeragaman. Dan e warung hanya menerima upah yang besarannya ditentukan oleh dinas sosial.

Sejak tahun lalu

Program Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) berubah menjadi BTLD (Bantuan Tidak Layak Dimakan) yang dibagikan akhir tahun ini, dikeluhkan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), salah satunya dari desa Wajik, Kecamatan Lamongan.

Pasalnya, bantuan beras kemasan 5 kilogram yang diberikan dinilai tidak layak. Bahkan telur yang juga menjadi salah satu bagian bantuan, beratnya juga tidak mencapai 1 kilogram.

“Ini dapat beras kacang ijo, telur, bawang merah dan beras. Dan tadi sudah saya buka mau saya masak, ini bentuk berasnya baunya gak sedap (apek)”, ungkap salah satu KPM di Desa Wajik yang enggan disebutkan namanya, sembari menunjukkan beras dan beberapa jenis bahan BPNT yang baru diterimanya bulan lalu, (Sabtu, 25/12/2021).

“Ini sudah lumayan bungkusnya bagus. Biasanya gak ada gambarnya. Bahkan katanya dapat telur 1 kg. Tapi hanya 720 gram. Ditambah bawang merahnya kecil dan basah,” tambahnya.

Dengan adanya temuan Program BPNT di desa Wajik tersebut, Aktivis Antikorupsi Indonesia Bebas Masalah Kabupaten Lamongan telah melaporkan ke Komda Komcab LP-KPK Propinsi Jawa Timur hingga pusat, agar persoalan tersebut dapat segera disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial.

“Dengan adanya bukti temuan dan keluhan dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desa Wajik Lamongan, Aktivis Antikorupsi Indonesia Bebas Masalah Kabupaten Lamongan, akan segera telah ke Komda Jawa Timur dengan adanya temuan dugaan tidak sesuainya standar Program BPNT di Lamongan ini, berdasarkan informasi yang beredar, kondisi beras yang sama juga ditemukan di beberapa wilayah Kecamatan Lamongan, di antaranya di Kecamatan Mantup, Babat, Sarirejo, Tikung, dan beberapa lainnya,” ujar Sena.

Sudah ditinjau langsung

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Moh Kamil saat dihubungi melalui WhatsApp menjelaskan, pihaknya akan meninjau langsung terkait persoalan tersebut.

“Ini lagi ditinjau langsung di lapangan Mas, prinsipnya kalau memang komoditas kurang baik akan kita instruksikan untuk diganti dengan barang yang baik pada para agen di kecamatan yang menyiapkan komoditasnya”, terangnya, Senin (27/12/2021).

Melaporkan ke pendamping

Moh Kamil juga menegaskan, adapun ada bantuan yang kurang layak, ia meminta kepada KPM untuk melaporkan ke pendamping bansos di kecamatan.

“Di setiap kecamatan ada pendamping bansos dan sudah diinfokan kepada KPM apabila ada keluhan tentang komoditas agar melaporkan ke pendamping bansos untuk segera ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Temuan lainnya

Beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diterima warga miskin di Lamongan, Jawa Timur tidak layak konsumsi. Beras bantuan progam dari Kemensos ini dipenuhi ulat dan kutu hingga menimbulkan bau tak sedap.

Cepat basi

Salah seorang penerima bantuan, Siti menuturkan, beras yang diterimanya merupakan kualitas rendah dan bila dimasak cepat basi. Meski demikian, ia tetap memasaknya lantaran tak punya pilihan lain.

“Tidak layak mas, jelek sekali berasnya. Baunya apek dan berasnya sering ada kutunya. Jika dimakan nasinya kaya karak dan pernah aku buang karena sudah basi”, ungkapnya.

“Supaya baunya enggak terlalu enak, beras itu saya campur dengan beras yang saya beli dari toko. Kalau beras itu dimasak dengan tidak dicampuri beras yang bagus tidak enak rasa dan baunya,” keluhnya.

Bagus pada awalnya

Lebih jauh Siti menjelaskan, pada awal ia memperoleh jatah beras BPNT, beras tersebut dalam keadaan bagus dan layak untuk dikonsumsi. Namun sejak beberapa bulan terakhir, ia sudah tidak lagi menerima beras yang baik.

“Awalnya berasnya bagus, tidak mesti berasnya jelek terus, kadang juga bagus. Tapi beberapa bulan terakhir ini berasnya jelek terus dan kita juga mau protes enggak berani, alasannya nanti malah enggak dapat jatah beras setiap bulannya. Malah susah saya”, tutur Siti.

Dibelikan beras baru

Dalam satu paket bantuan tersebut, Siti biasanya menerima 14 butir telur ayam, kacang, dan buah. Terkadang buah yang dibagikan kepadanya sudah dalam kondisi busuk dan terpaksa ia buang.

“Tidak mesti Mas, kadang dapat kentang, buah pir tiga biji dan juga kentang, dan buahnya sering saya terima sudah dalam keadaan membusuk. Kalau busuk ya tak buang”, terangnya.

Hal serupa juga diungkapkan Ngatiah. Perempuan berusia 60 tahun ini mengatakan, ia kerap menjual beras bantuan BPNT yang diterimanya karena tidak layak dikonsumsi. Hasil penjualan beras BPNT tersebut kemudian dibelikan beras yang lebih bagus.

“Tak jual mas, terus saya belikan beras baru lagi. Kalau enggak gitu beras ini saya tukarkan ke toko sembako dengan kebutuhan pokok lainnya,” tandasnya.

Keluhan terhadap rendahnya kualitas beras bantuan BPNT ini terjadi di beberapa kecamatan di Lamongan. Di antaranya di Babat dan Maduran.

Buruknya kualitas beras bantuan BPNT juga dikeluhkan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) asal Desa Kebalan Kulon, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan.

Tidak mau dikonfirmasi

Kepala dinas Sosial pemkab Lamongan, Hamdani Azhari belum bisa dikonfirmasi karena baru saja menjabat di kantor dinsos 2 hari ini, setelah kadinsos lama, Kamil pensiun.