Pemerintah akan terus menjaga kolaborasi bersama Korlantas, Pemerintah Daerah, dan seluruh stakeholder agar menjalankan operasi di lapangan dengan tegas namun tetap humanis
Ancaman Ledakan Kasus Covid-19
Gelombang arus mudik Lebaran 2021 diketahui tetap ditemukan meski pemerintah telah mengeluarkan larangan mudik.
Penyekatan pun dilakukan pihak berwajib di ratusan titik guna mencegah penyebaran Covid-19.
Dengan beragam cara dan alasan, sekelompok orang tetap nekat menuntaskan rindu pulang ke kampung halaman di tengah situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air yang belum juga terkendali.
Dari hasil pengetesan acak Covid-19 dalam Operasi Ketupat 2021, dilaporkan bahwa jumlah pemudik yang positif Covid-19 mencapai 4.123 orang.
“Jumlah pemudik yang di-random testing dari 6.742 konfirmasi positif 4.123 orang”, ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto dalam jumla pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (10/5/2021).
Survei Kemenhub
Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, mengungkapkan hasil survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan yang menunjukkan bahwa sebanyak 18 juta orang.
Jumlah itu yakni sekitar 7 persen dari masyarakat yang akan tetap mudik meski ada kebijakan larangan mudik Lebaran 2021 atau Idul Fitri 1442 Hijriah.
Budi Karya menjelaskan dalam survei tersebut terungkap bahwa jika tidak ada larangan mudik, sebanyak 33 persen masyarakat akan mudik. Kemudian, jumlahnya menurun ketika ada opsi larangan menjadi sebanyak 11 persen.
“Setelah dilakukan pelarangan, turun jadi 7 persen,” terang Budi Karya.
“Itu pun cukup banyak yaitu 18 juta. Kita, satgas, selalu ingin melakukan upaya-upaya sosialisasi tiada henti agar yang 7 persen ini turun menjadi jumlah yang lebih sedikit sehingga kita bisa memanage dan polisi bisa melakukan penyekatan dengan berwibawa tapi humanis,” kata dia lagi.
Budi Karya juga mengungkapkan hasil survei menunjukkan bahwa daerah tujuan utama di antaranya Jawa Tengah (lebih dari 30 persen), Jawa Barat (lebih dari 20 persen), disusul kemudian Jawa Timur, Banten, Lampung hingga Sumatera Selatan.
“Mereka rata-rata menggunakan angkutan mobil paling banyak, setelah itu motor. Berarti para gubernur harus melakukan koordinasi dengan baik”, ujar Budi Karya.
Survei tersebut, lanjut Budi, juga mengungkapkan bahwa ada kecenderungan pemudik untuk melakukan mudik sebelum masa pelarangan.
“Kami harapkan di masa tidak ada laranganpun, saudara-saudara kita tidak melakukan mudik. Dan di masa pelarangan juga bisa melaksanakan dengan baik (dengan tidak mudik),” kata Budi Karya.
Budi Karya mengungkapkan, pemerintah akan terus menjaga kolaborasi bersama Korlantas, Pemerintah Daerah, dan seluruh stakeholder agar menjalankan operasi di lapangan dengan tegas namun tetap humanis.
“Kami tetap mengimbau agar masyarakat tidak memaksakan diri untuk mudik agar tujuan kita untuk tetap menjaga penyebaran Covid-19 tercapai”, tutup Budi Karya.
Bagaimana prediksi perkembangan pandemi di Indonesia pascakegiatan mudik berakhir?
Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman dengan gamblang menyebut potensi yang akan terjadi adalah meningkatnya kasus infeksi dan fatalitas.
“Dampak mudik terhadap perburukan situasi pandemi kita yang memang saat ini juga belum dalam situasi yang terkendali, tentu jelas berdasarkan sains, berdasarkan studi epidemiologi, jelas akan terjadi penambahan kasus, baik itu angka kesakitan maupun kematian”, kata Dicky Budiman kepada awak media. (Rabu,12/5/2021).
Melihat kembali catatan libur panjang yang pernah dimiliki Indonesia, Dicky Budiman merangkum rata-rata peningkatan kasus kesakitan pasca-adanya mobilitas masyarakat di momen libur panjang adalah sebanyak 60-90 persen.
Sementara untuk angka kematian, rata-rata meningkat di atas 50 persen pada momentum yang sama.
“Bahkan meski di tengah terbatasnya kapasitas testing, tracing kita, itu terjadi. Yang artinya, situasi sebenarnya (penularan dan kematian) di publik lebih besar dari itu”, lanjut Dicky.
Ancaman ledakan kasus Covid-19
Setelah lebih dari satu tahun bergelut dengan pandemi, Indonesia memiliki catatan tingkat positivitas selalu di atas 10 persen.
“Itu menunjukkan banyak kasus infeksi tidak bisa kita deteksi, klaster-klaster tidak teridentifikasi, dan akhirnya tidak terselesaikan. Itu seperti bom waktu, wabah, yang pada gilirannya tinggal menunggu saja satu trigger untuk terjadinya ledakan kasus”, jelas Dicky.
“Itulah yang harus disadari oleh semua pihak, baik Pemerintah maupun masyarakat. Tidak bisa hanya salah satu di antaranya”, tutur Dicky.
Menurutnya seluruh pihak harus bekerja sama untuk menuntaskan persoalan terkait wabah virus corona. Jika masyarakat sudah menjaga kondusifitas, namun Pemerintah tidak memiliki kebijakan dan langkah yang tegas, maka tidak akan berarti apa pun.
“Sebaliknya, ketika Pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan dan melakukan berbagai intervensi namun masyarakat tak mendukungnya, hasil yang sama akan didapatkan”, pungkas Dicky.
Belum lagi adanya mutasi virus yang saat ini sudah dikonfirmasi masuk ke Indonesia.
“Kita ada keberadaan varian baru yang lebih cepat menular juga menurunkan efikasi antibodi. Ini saja sudah menjadi satu ancaman sangat serius untuk Indonesia”, tutup Dicky.
Menurutnya, setiap orang memegang peranan penting dalam penyebaran juga penghentian penularan virus ini.
Tidak menggunakan prinsip untung-untungan
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan prinsip “untung-untungan” untuk tetap bisa mudik Lebaran 2021 meski telah ada larangan resmi dari pemerintah.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Marta Hardi Sarwono, mengungkapkan banyak pemudik yang berharap bisa beruntung dan lolos dari titik-titik penyekatan yang dijaga polisi.
“Untuk masyarakat, jangan dibiasakan untung-untungan. Kalau lolos di penyekatan pertama, bisa kena di penyekatan kedua”, kata Hardi. (Jumat,7/5/2021)
“Di penyekatan kedua lolos, masuk ke penyekatan ketiga. Kalau misal lolos semua, sampai destinasi bisa didatangi dan dilaporkan tetangga. Kalau terdeteksi (positif), ya masuk tempat isolasi yang disiapkan pemda”, lanjut Hardi.
381 Titik Penyekatan Dijaga
Senada, Kasubag Dalops Korlantas Polri, AKBP Dhafi mengungkapkan kepolisian telah menyiapkan 381 titik penyekatan untuk mencegah masyarakat melakukan mudik Lebaran 2021/Idul Fitri 1442 H.
AKBP Dhafi juga meminta masyarakat untuk tidak memaksakan diri mudik dengan berbagai cara.
“Pada akhirnya akan ketahuan juga,” kata dia.
Menyusul kebijakan larangan mudik yang diberlakukan Kamis kemarin, AKBP Dhafi mengatakan pihaknya juga telah mulai melakukan pengalihan atau meminta pemudik untuk putar balik dan tidak melakukan mudik.
Polisi, lanjut AKBP Dhafi, juga akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Pasalnya, orang yang pergi untuk keperluan pekerjaan dan keperluan darurat masih diperbolehkan untuk melintas.
“Diawali pemeriksaan kalau memang dia bukan mudik, harus ada beberapa tahapan administrasi, surat izin, bebas Covid-19, rapid test juga dicek. Kalau itu dipenuhi dan untuk keperluan pekerjaan atau urgent, diperbolehkan selama tidak mudik,” ujar AKBP Dhafi.
Satgas sayangkan pemudik yang nekat terobos pintu penyekatan
Satgas Penanganan Covid-19 menyayangkan adanya perlawanan dari masyarakat yang memaksa mudik dan berupaya menerobos pintu penyekatan kepolisian. Padahal berdasarkan data akumulasi skrining yang dilakukan kepolisian, mendapati sekitar 4 ribu pemudik yang positif COVID-19 dan jumlah ini masih berpotensi meningkat selama proses skrining terus berjalan.
