Guna mewujudkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pemerintah akan melakukan percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan meningkatkan rasio KPR terhadap GDP dari 2,9% menjadi 4% di tahun 2024 melalui perluasan peran SMF, Tapera dan subsidi, serta pelaksanaan skema baru perumahan terkait kredit mikro perumahan untuk memfasilitasi sektor informal yang saat ini dinilai belum terlayani karena kemampuan dan belum bankable
JAKARTA – Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko D. Heripoerwanto mengatakan, peluang industri properti tahun 2021 terlihat dalam rencana kerja pemerintah 2021. Dimana sektor perumahan akan ada peningkatan bantuan pembiayaan perumahan berupa program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Adapun target bantuan pembiayaan Perumahan tahun 2021 untuk bantuan pembiayaan perumahan melalui program FLPP dialokasikan Rp 16,6 Triliun, program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp.600 Miliar, dengan total target kedua program tersebut 157.500 unit rumah.
Kemudian ada program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) ditargetkan 54.566 unit rumah dengan alokasi Rp.1,6 Triliun, dan program bantuan Subsidi Selesih Bunga (SSB) yang dialokasikan Rp.5,9 Triliun.
“Pada tahun 2021 juga telah mengalokasikan rencana bantuan pembiayaan perumahan meliputi program FLPP sebanyak 157.500 unit yang saya katakan itu yang terbesar sepanjang sejarah”, jelas Eko saat diskusi virtual pada Selasa. (22/12/2020)
Kemudian fasilitas pembiayaan perumahan di 2021 melalui Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan PT SMF dengan total alokasi Rp.2,8 Triliun.
Di tahun depan pemerintah juga telah merencanakan target penyediaan perumahan meliputi, rumah susun melalui APBN sebanyak 9.414 unit di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Papua dengan alokasi Rp 4,11 Triliun.
Kemudian rumah umum dan komersial 40.000 unit alokasi Rp.0,41 Trilliun, rumah swadaya 81.090 unit tersebar di 33 provinsi dengan alokasi Rp.2,51 Triliun dan rumah khusus sebanyak 2440 unit dialokasikan Rp.0,61 Triliun.
Eko menjelaskan guna mewujudkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pemerintah akan melakukan percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kemudian meningkatkan rasio KPR terhadap GDP dari 2,9% menjadi 4% di tahun 2024 melalui perluasan peran SMF, Tapera dan subsidi, serta pelaksanaan skema baru perumahan terkait kredit mikro perumahan untuk memfasilitasi sektor informal yang saat ini dinilai belum terlayani karena kemampuan dan belum bankable.
“Pemerintah juga tetap melanjutkan program satu juta rumah yang merupakan bentuk program percepatan melalui kolaborasi antara pemerintah, asosiasi pengembang, pengembang perumahan, perbankan dan masyarakat”, kata Eko.
Adapun hingga saat ini progres program satu juta rumah di tahun 2020 capai 856.758 unit, dimana 77% nya merupakan bentuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah.
Tercatat selama tahun 2020 per 15 Desember 2020 pemerintah telah mengalokasikan bantuan pembiayaan perumahan, diantaranya program FLPP telah terealisasi sebanyak 105.500 unit dari target 102.500 unit. Kemudian untuk program BP2BT terealisasi 1.357 unit atau 14,28% dari target 9.500 unit. Realisasi untuk BP2BT belum dimanfaatkan maksimal lantaran adanya pandemi.
Selanjutnya program SSB yang merupakan stimulus fiskal mengantisipasi dampak Covid-19 ditargetkan 175.000 unit hingga 15 Desember 2020 terealisasi sebanyak 55.563 unit. Kemudian program SBUM ditargetkan 263.000 unit terealisasi 101.658 unit.
“Posisi sekali lagi 15 Desember, saya pantau sampai saat ini seminggu kemudian program SSB realisasinya sudah sekitar 70.000 uni, kata Eko.
Dikaitkan dengan undang-undang cipta kerja di mana adanya pembentukan badan percepatan penyelenggaraan perumahan (BP3), diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan perumahan yang ada di Indonesia, serta mempercepat penyediaan perumahan khususnya bagi MBR.
Kilas balik Realisasi
Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR menyebutkan, penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sudah mencapai Rp.10,87 Triliun. (17/12/2020)
Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin, mengatakan, penyaluran dana FLPP yang sebesar Rp 10,87 triliun untuk 105.960 unit rumah atau telah melebihi target penyaluran tahun ini untuk 102.500 unit.
Dengan demikian, total penyaluran FLPP dari tahun 2010 hingga 17 Desember 2020 telah mencapai Rp 55,24 Triliun untuk 761.562 unit rumah.
“Kami laksanakan evaluasi penyaluran FLPP tahun 2020 berdasarkan Kinerja realisasi penyaluran Dana FLPP, Ketepatan sasaran KPR Sejahtera serta dukungan operasional”, kata Arief. (18/12/2020)
PPDPP menetapkan kriteria berdasarkan Data
Arief menyebut, dalam menentukan kuota penyaluran awal Tahun 2021, PPDPP menetapkan kriteria berdasarkan Data Realisasi FLPP, Data Potensi Debitur SiKasep, dan Nilai Evaluasi Bank.
Selain itu, dalam penyaluran FLPP Tahun 2021 PPDPP akan berfokus pada Kinerja Realisasi Penyaluran FLPP, Ketepatan Sasaran KPR Sejahtera FLPP, dan Kualitas Bangunan Rumah Subsidi.
Adapun untuk penyaluran FLPP tahun depan, PPDPP telah melakukan penandatangaan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan 30 Bank Pelaksana pada hari ini. 30 bank pelaksana tersebut terdiri dari 9 Bank Nasional dan 21 Bank Pembangunan Daerah.
Sebagai informasi, Kementerian PUPR menargetkan anggaran penyaluran FLPP tahun 2020 sebanyak Rp 11 triliun untuk 102.500 unit.
Anggaran Berbasis BP2BT
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto menyampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta bahwa, alokasi anggaran untuk Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp 8,7 miliar untuk 218 unit. (Senin,02/02/2021)
Alokasi target unit BP2BT tersebut dapat diperbesar hingga maksimal mencapai 66.750 unit.
Selanjutnya, anggaran untuk bantuan Subsidi Selisih Bunga ( SSB) sebesar Rp 5,96 triliun.
Eko Djoeli Heripoerwanto menjelaskan anggaran SSB itu tidak digunakan untuk penerbitan KPR baru namun untuk membayar SSB ulang yang menggunung sejak 2015.
“Jadi alokasi ini dianggarkan untuk membayar SSB ulang sejak 2015 lalu yaitu sebanyak 859.582 unit. Selama ini Kementerian PUPR telah membayar tahun kedua, ketiga, keempat dan seterusnya”, ungkap Eko.
Terakhir, anggaran untuk subsidi bantuan uang muka (SBUM) senilai Rp 630 miliar dengan total rumah sebanyak 157.500 unit.
Untuk diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) menyampaikan penyaluran dana FLPP sepanjang 2020 menjadi penyaluran tertinggi kedua sejak 2010.
FLPP 2020 sudah ditutup
Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin mengatakan penyaluran dana FLPP tahun 2020 sudah ditutup sebesar 109.253 unit pada akhir Desember lalu.
Penyaluran ini tertinggi nomor dua setelah tahun 2011 yang mencapai 109.593 unit.
FLPP merupakan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (Adi)
