Beberapa hal yang dipertanyakan adalah terkait siswa titipan anggota DPRD, keterlambatan dana bantuan seragam, serta modus pungli sekolah
Oleh : Anam
Pemerhati Pendidikan Gresik
Kontrolsosial.com – Gresik : Dunia pendidikan melekat dan mewajibkan bagi siapapun saja untuk menimba ilmu bernama pendidikan dasar menjadi program pemerintah terdiri atas sekolah lanjutan pertama merupakan lanjutan dari sekolah dasar .
Jalur untuk masuk sekolah lanjutan pertama bisa menyesuaikan. Ada empat antaralain jalur prestasi, zonasi, perpindahan orangtua dan jalur afirmasi.
Setiap orang tua berharap, anaknya dapat diterima di sekolah lanjutan yang bonafit atau dengan istilah lain sekolah favorit di daerahnya.
Sulit masuk hingga calo
Karena sulitnya seleksi masuk sekolah lanjutan tingkat pertama dan banyaknya peserta pendaftar murid baru, sebut salah satu SMPN di Gresik sehingga bermunculan banyak calo.
Yang menjadi atensi diskursus kali ini adalah calo sekolah. Kebanyakan yang ada hubungan kedekatan dengan kepala sekolah dan ada juga dari guru sekolah dasar, serta yang miris lagi adalah calo dari oknum anggota DPRD.
Terkait hal tersebut Charif Anam selaku Ketua Umum LSM ILHAM Nusantara yang sangat peduli pendidikan, menemui komisi IV DPRD Kabupaten Gresik pada kamis, 7 Oktober 2021.
Tiga Issue pendidikan
Charif ditemui oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Mega Bagus dan Anggota komisi Muhammad Zaifudin di ruang komisi tersebut.
Charif menyampaikan, beberapa hal yang diantaranya adalah mempertanyakan terkait siswa Titipan Anggota DPRD, keterlambatan dana bantuan seragam, serta modus pungli sekolah.
“Siswa titipan Anggota DPRD, keterlambatan dana bantuan seragam, serta modus pungli sekolah menjadi atensi penyampaian aspirasi atas topik klarifikasi islah”, tuturnya.
PPDB online
Zaifudin-pun mengakomodir dengan mencatat satu persatu seluruh penyampaian dan pemaparan aspirasi untuk kemudian ditindaklanjuti baik secara legislasi dan keterwakilannya menjadi wakil rakyat.
“Kita melakukan sidak ke beberapa sekolah, bersama Dinas Pendidikan. yaitu Hariyanto, Jauhar dan Icha”, tuturnya.
Siswa titipan bukan dari Dapilnya
Ketika disinggung terkait siswa titipan, seperti dipaparkan tersebut, Zaifuddin menyatakan, hal tersebut bukan dari Dapilnya,
“Yang jelas, yang dimaksud bukan Dapil saya berarti bukan saya. Kemungkinan anggota DPRD yang dimaksud hanya memperkuat agar siswa dapat diterima di sekolah yang dituju, kita harus tahu PPDB nya dulu jika tidak sesuai akan kami tindaklanjuti”, lanjutnya.
Sekolah tidak melakukan pungutan
Terkait pungutan liar, anggota Fraksi Gerindra ini menekankan, seyogyanya untuk tidak melakukan pungutan.
‘Kami tekankan sekolah untuk tidak melakukan pungutan, namun setelah kami cek di sekolah bahwa pungutan tersebut adalah biaya personal siswa yang tidak ditanggung oleh BOS”, lanjutnya.
Pungutan dengan mengatasnamakan seragam, lanjut politisi ini, biaya seragam sudah digedok tahun anggaran 2020. Sehingga tidak diperlukan pungutan dan koperasi sekolah dibubarkan saja.
“Biaya seragam yang dianggarkan oleh DPRD total Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), anggaran kami gedok pada bulan november tahun lalu dan sudah dicairkan ke dinas pendidikan pada bulan januari tahun ini untuk dua seragam. Sedangkan yang dua seragam lagi kami anggarkan pada perubahan anggaran. Kami menginginkan agar koperasi sekolah dibubarkan saja agar tidak menjadi bemper pungli sekolah”, paparnya. (07/10/2021).
Lambatnya lelang dan proses jadi seragam
Mega Bagus menambahkan jika keterlambatan bantuan seragam disebabkan lambatnya lelang dan proses untuk membuat seragam yang membutuhkan waktu.
“Keterlambatan bantuan seragam disebabkan lambatnya lelang dan proses untuk membuat seragam yang membutuhkan waktu”, sahutnya (07/10/2021)
Motif menjadi calo
Charif tidak akan tinggal diam atas adanya siswa titipan anggota DPRD, kami akan telusuri sampai keakar-akarnya, atas motif anggota dewan yang kami duga menjadi Calo sekolah.
“Jika ada motif lain dan sifatnya menguntungkan personal anggota tersebut sama halnya dengan pengkerdilan SDM didunia pendidikan dan kami akan laporkan”, tuturnya.
Sebab siswa untuk masuk sekolah, lanjut Charif, perlu adanya seleksi ketat, dengan ketatnya seleksi siswa kami dapat tuntut nilai didik.
“Kami menginginkan dunia pendidikan terbebas dari intervensi dan diskrimansi dari para pemilik kepentingan, sebab dunia pendidikan sebagai wadah mencetak siswa yang mempunyai SDM yang tinggi dan bermartabat. Kami mohon anggota DPRD Gresik yang merasa menjadi Calo sadar diri jangan bikin SDM siswa menjadi kerdil”, pungkasnya.
Potensi tertidur tidak diperhatikan
Sedangkan terkait bantuan seragam, Charif memaparkan bahwa, Gresik banyak mempunyai potensi tertidur yang tidak diperhatikan oleh Legislatif dan Eksekutif kabupaten Gresik, sehingga ada pepatah “ada semut mati diatas gula”.
“Jika potensi tidur tersebut dikelola pasti masyarakat Gresik akan berdaya dan dunia pendidikan bisa digratiskan total. Siswa akan diberikan fasilitas penuh. Gaji guru ditingkatkan sehingga guru selaku tenaga pendidik sejahterah. Pada akhirnya, tinggal kita tuntut nilai didik kepada guru saja”, tuntutnya.
Bayar uang masuk tidak boleh dicicil
Charif menekankan, terkait pungli dalam pelaksanaannya, sangat menolak. Apalagi ada penekanan harus sekarang dan tidak boleh dicicil ini yang bikin geram.
“Kami akan usut tuntas kejanggalan-kejanggalan di dunia pendidikan Kabupaten Gresik ini. Kami sudah mengirim surat klarifikasi dan permohonan data ke sekolah. Kami juga meminta hearing bersama DPRD, Dinas Pendidikan, pihak sekolah bersama kami”, pintanya.
“Terakhir, demi untuk peningkatan SDM siswa kami akan mendorong sekolah menjadi sekolah Produktif dan kami akan sikat habis siapapun yang main-main di dunia pendidikan”, tutupnya (09/10/2021)
